Berita Terbaru

Meningkatkan Kapasitas Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Kendal

Latar Belakang

Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) merupakan upaya strategis pemerintah dalam membangun komunitas yang mandiri, sejahtera, dan memiliki kualitas hidup lebih tinggi. Di Kabupaten Kendal, program ini menjadi salah satu prioritas pembangunan desa/kecamatan untuk menjawab kompleksitas isu seperti stunting, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga.

Sasaran dan Tantangan

Pengelola KKB di lapangan sering menghadapi keterbatasan kapasitas dalam hal manajemen, perencanaan program, serta pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Dibutuhkan pendampingan intensif dan model pelatihan berbasis kompetensi agar pengelola kampung memiliki:

• Keterampilan dalam merencanakan program yang berbasis data dan kebutuhan lokal.

• Kemampuan kolaborasi lintas sektor (pemerintah, masyarakat, NGO).

• Penggunaan teknologi sederhana untuk monitoring dan evaluasi.

Rencana Aksi dan Peran DPRD

1. Pelatihan dan Pendampingan

Rizky Aritonang menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi pengelola KKB. Ia mengusulkan sinergi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas PPKB (Pemberdayaan Perempuan dan KB), dan Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan lokakarya, pelatihan teknis, dan pendampingan lapangan, terutama pada pengolahan data dan penggunaan media komunikasi masyarakat.

2. Penguatan Regulasi dan Anggaran

Dedy Ashari Styawan, sebagai Ketua Komisi D DPRD Kendal, berperan sebagai pengawal anggaran dan regulasi program KKB. Ia mendorong agar anggaran Kabupaten dalam Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKPD/RKPD Tahun 2026) mengalokasikan dana spesifik untuk:

• Pengembangan kapasitas dan insentif bagi pengelola KKB.

• Penyediaan sarana dan fasilitas (ruang belajar, pelatihan, perangkat teknologi sederhana).

• Monitoring partisipatif dengan anggota masyarakat sebagai pengawas.

3. Evaluasi dan Monitoring Terpadu

Baik Rizky maupun Dedy menyepakati pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan serta hasil manfaat program. Dibutuhkan sistem monitoring yang melibatkan unsur legislatif (Komisi D), OPD terkait, dan masyarakat — untuk menjamin program berjalan sesuai manfaat dan tepat sasaran.

4. Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan

Dengan mempertimbangkan pengakuan resmi dan penghargaan dari DPRD kepada kampung yang berhasil, DPRD Kendal dapat mendorong pendekatan partisipatif. Misalnya, melalui lomba Kampung Keluarga Berkualitas antar desa/kecamatan, sebagai pemicu inovasi lokal.

Kesimpulan

Dari peran dan pandangan kedua narasumber:

• Rizky Aritonang menitikberatkan pada penguatan kapasitas teknis pengelola melalui pelatihan terstruktur dan pemanfaatan data.

• Dedy Ashari Styawan fokus pada aspek kebijakan, penganggaran, serta pengawasan melalui legislasi dan alokasi dana program yang konkret.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelola Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Kendal, sinergi antara legislatif (DPRD), eksekutif (OPD dan pemerintah kabupaten), serta masyarakat sangat krusial. Program harus berorientasi hasil dan inklusif, agar Kampung Keluarga Berkualitas tumbuh menjadi fondasi pembangunan keluarga dan masyarakat yang berkelanjutan.